Kolom Entang, BUMN Pro Petani

SAWITKU-Angin segar keberpihakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada petani, kembali dilantunkan Menteri BUMN Erick Tohir belum lama ini.

Dalam sambutan saat membuka "PMO Launching Kopi Nusantara dan Pelepasan Ekspor Kopi PT PPI", beberapa waktu lalu, Erick Tohir menegaskan, khusus untuk sektor pertanian, Kementerian BUMN membangun ekosistem industri pertanian dalam program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur).

Saat ini sudah ada 71 ribu hektare lahan pertanian komoditas padi, jagung, dan tebu. Sebanyak 50 ribu petani yang sudah tergabung dalam ekosistem tersebut.

Baca Juga: KPK Temukan Isteri Pejabat Cuci Uang di Bisnis Properti Rafael Alun

Selanjutnya Erick Tohir bercerita, selama turun ke lapangan selalu melihat kesusahan petani. Mulai dari lahan pertanian yang terus di jual hingga hingga kesulitan biaya hidup.

Dalam salah satu kesempatan Erick Tohir sempat bercerita, "masa dua tahun saya turun, lahan petani hilang terus, nyekolahin anak susah, mau ke mana bangsa kita ?"

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendampingan dari BUMN, mulai dari kepastian suplai pupuk, pemberian bibit baik hingga kepastian penjualan hasil produksi.

Dalam bahasa lain, upaya membangun pertanian sekaligus melepaskan kesusahan petani dalam melakoni kehidupan, sangat dibutuhkan pendekatan agribisnis dan agroindustri.

 Baca Juga: Rangkap Jabatan di 30 Posisi Penting, Sri Mulyani Berkelit Tugas Negara

Kalau mau disebut sebagai "jurus baru", boleh jadi apa yang disampaikan Erick Tohir adalah sebuah bentuk kecintaan seorang Menteri BUMN terhadap nasib petani, yang kondisi kehidupannya masih memprihatinkan.

Erick Tohir sadar betul, tanpa adanya gebrakan yang sifat nya terobosan cerdas, sangatlah sulit untuk memartabatkan petani sebagai warga bangsa yang merdeka. Terlebih-lebih bagi petani padi berlahan sempit.

Catatan kritis yang penting untuk disampaikan adalah apakah pola pikir yang dikemukakan Erick Tohir ini akan diindahkan oleh para petinggi BUMN, baik di jajaran Kementerian atau pun di Perusahaan ?

Jangan-jangan mereka tetap saja asyik sendiri-sendiri sambil menjalankan tugas dan fungsinya ? Lalu apa dan bagaimana para Komisaris dan Direksi di jajaran BUMN Pangan akan menyikapi keinginan orang nomor satu di Kementerian BUMN tersebut ?