Kolom Entang, Bongkar Pasang Regulasi

SAWITKU-Bongkar pasang regulasi terkait dengan harga gabah dan beras, akhirnya benar-benar terjadi. Surat Edaran Kepala Badan Panhan Nasional NOMOR : 47/TS.03.03/K/02/2023

TENTANG HARGA BATAS ATAS PEMBELIAN GABAH ATAU BERAS, yang mulai diberlakukan mulai 27 Februari 2023, mulai tanggal 7 Maret 2023 dicabut kembali oleh Pemerintah dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sejak ditetapkan Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras tersebut, memang menuai berbagai kritik. Salah satunya adalah pandangan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih yang menilai, kebijakan Badan Pangan Nasional tersebut merugikan petani.

Berdasarkan perhitungannya, harga pembelian pemerintah (HPP) semestinya sekitar Rp5.600 per kg GKP di petani.

 Baca Juga: Sama Gacor, Kubu Eddy Martono dan Dwi Sutoro Mulai Lobby Pemilik Suara

Rentang harga pembelian yang ditetapkan Bapanas, berada di bawah angka itu. Surat Edaran diatas menetapkan telah disepakati harga pembelian atas (ceiling price) atau Harga Eceren Tertinggi (HET) Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Petani Rp4.550 per kg, GKP Tingkat Penggilingan R 4.650 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) Tingkat Penggilingan Rp5.700 per kg, dan Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp9.000 per kg.

Sementara harga batas bawah atau floor price pembelian gabah/beras mengacu kepada HPP yang diatur Permendag Nomor 24 Tahun 2020, yaitu GKP Tingkat Petani Rp4.200 per kg, GKP Tingkat Penggilingan Rp4.250 per kg, GKG Tingkat Penggilingan Rp5.250 per kg, dan Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp8.300 per kg.

Penetapan HET ini, kata dia, mulai berlaku pada 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Dengan nilai yang berada di bawah usulan petani, jelas kebijakan tersebut hanya menguntungkan korporasi yang bergerak di perberasan. Korporasi dapat membeli beras dengan harga murah dan menjualnya di pasar premium.

Baca Juga: Pasokan CPO Terganggu, Importir Loyal di Asia Protes Keras Indonesia

Pertanyaan lanjutannya adalah petani sendiri mendapat apa dengan lahirnya Surat Edaran yang demikian ? Inilah yang menarik untuk dibincangkan lebih lanjut.

 Melahirkan sebuah regulasi yang terkait dengan kepentingan petani tentu tidak akan diniati untuk menyengsarakan petani. Kita percaya, Pemerintah tidak memiliki sedikitpun hasrat menjadikan petani untuk tidak bahagia.

Setiap Pemerintahan, terlebih-lebih Pemerintahan sekarang, pasti mendambakan bagaimana para petani dapat tersenyum dengan ditetapkannya regulasi tersebut.

 Baca Juga: Eddy Martono Siap Gaspol GAPKI, PSR dan Diplomasi Sawit Jadi Program Prioritas