Warga Rempang Melunak, 24 Jam Kedepan Tentukan Sikap, Bahlil Janji Tak Usik Makam Leluhur

SAWITKU-Kelompok warga adat di Pulau Rempang, Kekerabatan Warga Adat Tempatan (Keramat), akan bermusyawarah dengan seluruh warga usai bertemu dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Juru bicara Keramat, Suardi, mengatakan warga diberi waktu 24 jam untuk menentukan sikap.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dirinya telah dua bertemu warga yang terdampak penggusuran pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang. Pertama,Minggu 17 September dan kedua Senin 18 September 2023.

 Baca Juga: TW Cerita Kisruh Hilirisasi Hingga Kawasan Judi di Rempang Eco City

Bahlil mengaku telah mendengar aspirasi warga agar mereka tidak direlokasi ke luar Pulau Rempang.

Sebelumnya, warga terdampak penggusuran rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang.

Bahlil bahkan berjanji membahas usulan tersebut di tingkat pemerintah pusat sambil menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

 Baca Juga: Pulau Rempang Harus Kosong 28 September, Bahlil : Investor Tak Mau Menunggu

"Kalau memang ini kita lakukan untuk kebaikan, dan kita masih dalam perkampungan di Rempang, selama tidak mengganggu masterplan yang ada sekarang, maka kita akan bahas bersama-sama," kata Bahlil kepada warga.

Menurutnya, pemerintah akan mengutamakan pembangunan industri di kawasan seluas sekitar 2.000 hektare dari total area yang boleh digarap di Pulau Rempang, seluas 7.000-8.000 hektare.

Itu berarti ada empat kampung yang akan terdampak di area seluas 2.000 hektare tersebut, yakni Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, dan Blongkeng.

 Baca Juga: Jokowi Serahkan 1.541 SK Perhutanan Sosial ke Rakyat

"Kita putuskan tadi malam, tidak semuanya dulu menjadi prioritas. Kita prioritaskan dulu untuk perusahaan yang ada sebesar 2.300 hektare," papar Bahlil.

Perusahaan tersebut adalah Xinyi Group asal China yang berminat membangun pabrik kaca dengan nilai investasi senilai US$11,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai tahun 2080.