SAWITKU-Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, menyebut, kebijakan subsidi kendaraan listrik kurang tepat.
Alih-alih membantu masyarakat, sebaliknya subsidi tersebut justru sarat akan kepentingan pejabat.
Menurut Faisal Basri, saat ini tidak ada batasan di Indonesia atara penguasa dan pengusaha.
Baca Juga: Truk Listrik Besutan Moeldoko Jadi Incaran Industri Sawit dan Tambang
“Pak Moeldoko itu bukan sekedar pungusaha tapi ketua asosiasi pengusaha mobil listrik,” jelasnya.
Menurutnya Moeldoko juga bagian dari penguasa yang mengeluarkan kebijakan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.
“Pak Luhut juga punya usaha sepeda motor listrik, dia ngomong subsidi motor listrik untuk dirinya sendiri,” ujarnya dalam podcast Akbar Faisal Jumat 12 Mei 2023.
Baca Juga: Sepak Terjang Bisnis Siman Bahar, Terduga Kasus Transaksi Janggal Rp189 Triliun
Baca Juga: Konglomerat Artalyta Suryani Rayakan HUT Mewah, Erick Thohir Hadir, Sajian Sup Seharga Android
“Ya kurang apa lagi? Istilahnya Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban. Nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? karena pemainnya itu Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Luhut Panjaitan (Menko Marinves) ada di situ (bisnis kendaraan listrik) konflik kepentingan,” tukasnya.
Melalui kebijakan itu pemerintah menggelontorkan subsidi senilai Rp80 juta untuk mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil berbasis hybrid, dan Rp8 juta untuk motor listrik baru, serta Rp5 juta untuk motor konversi.
Faisal menilai ketimbang menggunakan dana untuk subsidi, lebih baik pemerintah menggunakan dana tersebut untuk transportasi publik.
Baca Juga: Asyik, Awal Tahun Ada Motor Listrik Murah Harga Rp10 Jutaan
Artikel Terkait
Faisal Basri: Setop Ekspor CPO Indonesia, Keputusan Terburuk Presiden Jokowi Sepanjang Masa
Faisal Basri Sebut Pengaruh Oligarki Kekuasaan Mengakar Kuat di BPDPKS
Faisal Basri Sebut Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Bikin Harga Migor Melambung
Banyak Beking, Faisal Basri Sebut Kasus Pajak Bakal Sulit Tersentuh