DPR Minta DJP Usut Temuan 9 Juta Hektare Kebun Sawit Pengemplang Pajak

SAWITKU-Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar  mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengusut temuan Menko Marves Luhut Panjaitan, terkait 9 juta hektare perkebunan kelapa sawit belum membayar pajak.

“Ya temuan pak Luhut ini saya kira harus ditelusuri betul oleh DJP, usut sampai tuntas. 9 juta hektar lahan sawit ini sangat luas, kalau mereka belum bayar pajak tentu negara dirugikan,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis 11 Mei 2023.

Cak Imin mengatakan koordinasi antarkementerian dan lembaga juga perlu dilakukan untuk menelusuri keabsahan pengusaha yang tidak bayar pajak tersebut, serta menggali sudah berapa lama mereka tidak membayar pajak.

Baca Juga: Palangka Raya Tetapkan Status Siaga Bencana Karhutla Hingga 5 Agustus

Baca Juga: Satgas Sawit Beri Opsi, Bayar Pajak Atau Kembalikan HGU Ke Negara

“Tentunya semua stakeholder harus duduk bersama dan telusuri betul siapa-siapa yang menunggak pajak. Dan kalau memang ada pelanggaran, ya tindak tegas sesuai aturan,” ujar Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar.

Dia mengapresiasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil laporan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS).

Menurut Cak Imin, data hasil audit BPKP dan BPDKS tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia.

 Baca Juga: Truk Listrik Besutan Moeldoko Jadi Incaran Industri Sawit dan Tambang

Baca Juga: MAKI Minta Kejaksaan Kawal Kasus Korupsi Kakap Waskita Karya Hingga Sawit

“Hasil audit BPKP dan BPDKS saya kira cukup menjadi acuan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit kita. Karena mestinya lahan sawit yang luas itu menjadi potensi pajak yang cukup besar,” kata Cak Imin.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan ada 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak.

Hal itu terungkap dari audit yang dilakukan BPKP terhadap hasil laporan BPDKS.

 Baca Juga: Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga Freeport Ditinjau Kembali