SAWITKU-Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan terkait transaksi janggal alias tak wajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian yang dipimpinnya. Hal itu disampaikan Sri Mulyani, saat konferensi pers, pada Sabtu, Jakarta, 11 Maret 2023.
Sri Mulyani mengatakan sejak tahun 2007 hingga 2023 terdapat 964 pegawai di instasinya yang diduga memiliki transaksi tak wajar
“Jadi 964 itu akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Kritik Bupati Meranti Soal Kemenkeu Sarang Iblis dan Setan Viral Lagi
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu Pencucian Uang
Sri Mulyani menegaskan, dari 266 surat PPATK, sebanyak 185 surat merupakan permintaan dari Kemenkeu.
“Dari surat-surat tersebut kita sudah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami mau meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik permintaan dari kami maupun inisiatif PPATK, semua ditindaklanjuti,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Sentimen Negatif terhadap Kemenkeu Naik, Begini Penjelasan Pengamat Digital
Sri Mulyani merinci, dari jumlah tersebut, terdapat 86 laporan PPATK yang ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan bukti-bukti tambahan.
Kemenkeu juga telah menindaklanjuti audit investigasi 126 kasus dan melaksanakan rekomendasi hukuman disiplin kepada 352 pegawai.
"Ada juga surat dari PPATK yang memang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya sudah pensiun, atau memang tidak ditemukan info lebih lanjut, atau info itu menyangkut pegawai yang bukan Kemenkeu," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Isteri Kepala BPN Jaktim Sudarman Harja Pamer Hermes Rp1,5 Miliar
Baca Juga: Suami Sri Mulyani Perlu Diperiksa, Natalius Pigai: Maaf, Jangan jangan Ada Setoran
Menkeu mengatakan akan membantu dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjalankan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pelanggaran pidana.
